Tentang Kami

Gedung+Logo1

Pada tahun 2003 kecamatan Kalijambe, merupakan 1 dari 6 kecamatan di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang menjadi lokasi Program Pengambangan Kecamatan, nama PNPM Mandiri Perdesaan saat itu. PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan berkelanjutan dengan system Buttom Up dan Bukan Top Down, yang artinya bahwa program ini direncanakan dari masyarakat paling bawah dengan melibatkan semua unsur masyarakat mengacu pada kebutuhan riil bukan keinginan masyarakat dengan memprioritaskan mannfaat bagi Rumah Tangga Miskin ( RTM ).

Dalam upaya melakukan perubahan sosial, pemerintah dan masyarakat di wilayah kecamatan lokasi PNPM-MP membangun lembaga di tingkat kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM-Mandiri Perdesaan).\

PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kalijambe didalam mengimplementasikan kegiatannya dilakukan lewat UPK. UPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum MAD sebagai lembaga pengelola dana PNPM baik dana Hibah ke masyarakat dan dana pinjaman bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marjinal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum.

UPK PNPM-MP Kalijambe yang telah terbentuk selama 7 (Tujuh) tahun dan telah melaksanakan program sebanyak Tujuh fhase dengan hasil yang baik. UPK sebagai juru bayar penyalur dana hibah ke tingkat Desa Selama 7 Tahun Anggaran sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 akan dilanjutkan di tahun 2010

No. Alokasi Jumlah Dana Keterangan
1 Fisik 4,872,350,150 62,87%
2 Ekonomi 1,867,850,000 24,10%
3 Pendidikan 166,872,150 2,15%
4 Kesehatan 456,515,150 5,89%
5 Operasional 386,412,550 4,99%
Total 7,750,000,000 100%

Tumbuh dan berkembangnya Lembaga UPK PNPM-MP tidak terlepas dari kerjasama, partisipasi serta kontribusi dari pemerintah, kelembagaan yang terbentuk dari kegiatan PNPM-MP dan masyarakat setempat. Dalam perjalanannya sampai saat ini  UPK PNPM-MP  Kec. Kalijambe memiliki Kelompok SPP sebanyak 142 dan kelompok UEP sebanyak 69  kelompok 211 yang tersebar di 14 desa yang berpartisipasi. Maka jumlah kelompok sebanyak itu merupakan kekuatan strategis dalam berkontribusi untuk penanggulangan kemiskinan dengan  ditunjang inventaris, system,  manajemen dan SDM dari pelaku-pelaku UPK PNPM-MP yang  cukup memadai.

Keberdayaan kelembagaan UPK PNPM-MP lebih tergantung pada komitmen masyarakat dalam upaya kesejahteraan dirinya. Kelemahan mendasar UPK PNPM-MP adalah Legalitas Formal UPK sebagai sebuah lembaga.

Keunggulan komparatif UPK PNPM-MP adalah mengeliminir marginalisasi kelompok miskin dalam permodalan. UPK PNPM-MP menjawab permasalahan akses dana bagi kelompok miskin, kelompok perempuan dan masyarakat bawah yang selama ini sulit tersentuh oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lain yang disebabkan kurangnya persyaratan atau bahkan tidak masuk dalam persyaratan. UPK PNPM-MP hadir dengan terobosan antara lain :

-    Pinjaman secara bergulir melayani dengan melalui pendekatan kelompok.

-    Pengelolaan dana UPK PNPM-MP dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntable mendekati standar dengan lembaga keuangan lain.

Kekuatan kelembagaan UPK PNPM-MP terletak pada sejauh mana mampu menjalin kebersamaan dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya dan tentu saja dengan kelompok sasaran. Tak hanya itu,  selanjutnya dibutuhkan adanya kerjasama antar UPK PNPM-MP maupun Jaringan kerja secara eksternal (dengan pihak lain) akan menjadi salah satu daya kekuatan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja UPK PNPM-MP dalam melayani masyarakat yang menjadi target group (kelompok masyarakat marginal).

Selain itu, potensi yang sangat strategis dalam yang dimiliki UPK PNPM-MP, jumlah total asset ekonomi Rp 3.302.099.385,-

Sementara itu UPK PNPM-MP mendampingi  sebanyak  209 kelompok/pokmas, dan telah  Potensi tersebut merupakan modal dasar yang cukup kuat untuk bergulirnya  roda pembangunan di Wilayah Kecamatan Kalijambe.

Untuk memperkuat masyarakat sekaligus tetap melayani RTM yang tidak dapat mengakses kredit serta menjaga terjaminnya kelangsungan program maka kami melakukan kegiatan yang pada garis besarnya dibagi 3. Pertama, masih terkait dengan kelompok, kedua, terkait dengan rumah tangga miskin dan ketiga, pelestarian kegiatan sarana prasarana.

Kegiatan pertama mendasarkan pada pernyataan bahwa kelompok yang kuat akan menjalin hubungan baik dengan UPK yang dampaknya adalah memperkuat UPK. Dimulai dengan pelatihan pelatih bagi pengurus UPK selama 3 hari di tahun 2005, saat itu pelatihan diikuti oleh pengurus UPK 5 kecamatan lainnya. Sebagai pelatih KM-Kab dan Pendamping UPK. Tindak lanjut dari pelatihan ini UPK melakukan pelatihan kelompok, setiap kelompok mengirim 3 orang pengurus ketua, sekretaris dan bendahara dan setiap kali pelatihan diikuti oleh 30 orang  

Karena muara dari pelatihan ini diharapkan terbentuknya kelompok yang solid dan tertib administrasi, maka materi pelatihan meliputi Sikap, Ketrampilan dan Pengetahuan (SK ). Di pelatihan angkatan pertama, KM Kab dan Pendamping UPK memonitor, pelatihan berikutnya dilepas. Karena pelatihan dimaknai sebagai awal sebuah kegiatan maka sebagai tindak lanjut pelatihan dilakukan langkah – langkah. Pertama, membagi habis desa wilayah kecamatan Kalijambe menjadi 7, setiap orang penanggung jawab 2 desa termasuk fasilitator kecamatan. Dilibatkannya fasilitator kecamatan selain memberi warna yang semakin banyak dalam pendampingan sekaligus pembekalan bagi fasilitator dalam mendampingi kelompok. Kedua, kemudian secara rutin penanggungjawab akan hadir dalam pertemuan kelompok. Peminat desa ini dalam perkembangannya juga bertanggung jawab terhadap desa dalam memanfaatkan BLM sejak proposal, laporan pertanggung jawaban hingga laporfan akhir. Ketiga, tidak hanya itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan program menjadi tugas penanggungjawab.

Bila tadi disebutkan kegiatan pertama masih terkait dengan kelompok, maka kegiatan kedua, adalah memberikan sebagian dana surplus mencapai sejumlah 20 % untuk RTM. Bentuk pemberian saat belum ada bebas SPP adalah SPP, sembako dan kambing bergulir. Disebut kambing bergulir karena kambing yang diterimakan setelah beranak dan anak dapat disapih, induk diberikan kepada RTM berikutnya. Jumlah kambing sampai saat ini mencapai 527 ekor. Obsesi kami tentang kambing ini, jumlah kambing lebih banyak dibanding jumlah penduduk di suatu wilayah.

Ketiga, guna menunjang terpeliharanya kegiatan terutama kegiatan sarana prasarana yang memanfaatkan dana cukup besar (62, 87%) maka sejak tahun 2005 UPK mendorong terkumpulnya iuran pemeliharaan bagi sarana prasarana yang dibangun dengan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana yang terkumpul ini disimpan di bank dan setiap 3 bulan dilaporkan ke kabupaten. Tidak hanya itu,  UPK juga harus melaporkan kondisi sarana prasarana setiap 3 bulan sekali. Setlah iuran mulai terkumpul desa didorong untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang terkait dengan iuran pemeliharaan. Sampai saat ini telah semua desa (14 desa) yang telah membuat Perdes. Pada perkembangannya iuran pemeliharaan dan kondisi sarana prasarana 2 tahun lalu sampai sekarang menjadi kriteria penilaian proposal.  

VISI  : Tercapainya Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

MISI

  1. Peningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaannya
  2. Pelembagaan dengan sistem partisipatif
  3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
  4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasr dan ekonomi masyarakat
  5. Pengembangan Jaringan kemitraan dalam kegiatan program dalam pembangunan

 TUJUAN

Menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran sekaligus sebagai subyek pembangunan, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. Berdasarkan Visi dan Misi serta setrategi yang dikembangkan, maka PNPM-MP lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Diharapkan masyarakat mampu menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program-program pemberdayaan sebelumnya. 

Apa yang tercapai sampai saat ini bukanlah hasil kerja keras UPK semata, tetapi lebih dari itu, berkat dukungan dari pelbagai pihak di tingkat kecamatan yaitu semua pelaku PNPM dan masyarakat. Di tingkat kabupaten peran TK PNPM Mandiri Perdesaan apalagi peran jajaran Faskab dalam menginspirasi kegiatan lewat ide dan pemikiran segar dan inovasi – inovasi tidak dapat diabaikan. Dari hasil yang telah diperoleh dan dirasakan masyarakat tentunya sangat bermanfaat dan menolong masyarakat miskin dan menganggur, melalui kegiatan PNPM-MP tersebut, maka kegiatan PNPM-MP tentunya harus berkelanjutan sampai waktu tak terbatas walaupun secara program PNPM-MP terbatas tetapi  aset-aset yang dilahirkan dari Program ini harus dijaga  kelestariannya dan terus bermanfaat bagi masyarakat.

Karena besar manfaat bagi masyarakat tentunya harus ada dukungan, pengawasan dan arahan dari berbagai fihak dan tentu juga yang tidak kalah penting adalah penyediaan swadaya baik sumber daya lokal swadaya dana dari masyarakat atau dana pendamping (Cost Sharing) dari Pemerintah Kabupaten Sragen yang dianggarkan diawal Program. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah adanya payung hukum yang senafas dengan kelahiran UPK yaitu lahir dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat

 Bangkit Bersama Untuk Mandiri…………………